KUMPULAN TUGAS KULIAH DAN MAKALAH _ADMINISTRASI _ADMINISTRASI NEGARA _ADMINISTRASI PUBLIK _KEBIJAKAN _MANAGEMEN _ORGANISASI _KEAGAMAAN _DAN LAIN LAIN

Wednesday 26 April 2017

Manajemen Strategik dan Penguatan Inovasi Pemerintahan Daerah



BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Weschsler dan Berry mengemukakan manajemen strategis dipandang sebagai alat penting di negara bagian karena beberapa alasan. Pertama, model manajemen strategis menjanjikan pendekatan terstruktur, berurutan untuk mengelola kekomplekan tinggi, masalah tidak berurutan yang dihadapi negara bagian (Olsen dan Eadie, 1982). Kedua, manajemen strategis dipandang oleh politisi dan pemimpin manajerial sebagai mekanisme untuk memasukkan perspektif rasional-teknik dalam proses pemerintah. Ketiga, manajemen strategis menawarkan kebijakan yang lebih besar dan mengijinkan untuk mengembangkan dasar untuk pengambilan keputusan (Bryson dan Roering, 1987; Olsen dan Eadie, 1982). Keempat, manajemen strategis menarik bagi pejabat pemerintah negara bagian karena telah digunakan secara luas di sektor privat dan diadopsi oleh pemerintah dipandang mendorong praktik yang paling baik dari keberhasilan organisasi bisnis.
Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan  antar  wewenang  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah  dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah yang disertai adanya otonomi yang luas dan tata kelola pemerintahan yang mengacu pada konsep pelayanan yang baik baigi masyarakatnya oleh sebab itu  pentingnya manajemen strategis pada pengelolaan pemerintah daerah. Itulah mengapa pemerintah daerah sangat penting dengan adanya manajemen strategis karena segala bentuk rencana itu berasal dari struktur hirarki negara yang paling bawah.


1.2  Rumusan Masalah
1.      Apa Yang Di Maksud Dengan Manajemen Strategik Dan Bagaimana Peran Serta Manfaatnya?
2.      Apa Maksud Dari Penguatan Inovasi Pemerintah Daerah?
3.      Bagaimana Pentingnya Manajemen Strategi Bagi Instansi Pemerintahan Daerah?
4.      Apa saja prinsip-prinsip dalam penguatan inovasi Pemerintah daerah ?
5.      Bagaimana strategi pokok dalam penguatan inovasi Pemerintah daerah ?

1.3  Tujuan Penulisan
A.    Untuk Mengetahui Maksud, Peran Dan Manfaat Dari Manajemen Strategik;
B.     Untuk Mengetahui Maksud Dari Penguatan Inovasi Pemerintah Daerah;
C.     Untuk Mengetahui Bagaimana Pentingnya Manajemen Strategi Bagi Instansi Pemerintah Daerah;
D.    Untuk Mengetahui prinsip-prinsip dalam penguatan inovasi Pemerintah daerah;
E.     Untuk mengetahui strategi pokok dalam penguatan inovasi Pemerintah daerah.

1.4  Sistematika Penulisan
Untuk menjelaskan dari uraian-uraian yang terdapat pada rumusan masalah, makalah ini dituangkan dalam sistematika penulisan yang meliputi pendahuluan, isi, atau pembahasan, dan penutup / kesimpulan.







BAB II
PEMBAHASAN
MANAJEMEN STRATEGIK DAN 
PENGUATAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH
2.1   MANAJEMEN STRATEGIK
A.    Pengertian Manajemen Strategi
·         Barney (2007)
Manajemen strategis (strategic management) dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya.
·         Grant (2008)
Strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya-sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Dengan kata lain, manajamen strategis terlibat dengan pengembangan dan implementasi strategi-strategi dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing.
·         David (2005)
Seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan and mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai obyektifnya. Hunger dan Wheelen 2006:4 Serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.
Dengan demikian dari definisi di atas dapat diketahui fokus manajemen strategis terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan/akunting, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta system informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi.Manajemen strategis di katakan efektif apabila memberi tahu seluruh karyawan mengenai sasaran bisnis, arah bisnis, kemajuan kearah pencapaian sasaran dan pelanggan, pesaing dan rencana produk kami.Komunikasi merupakan kunci keberhasilan manajemen strategis.

Manajemen Strategik terdiri atas tiga proses:
  1. Pembuatan Strategi, yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifiksikan peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif-alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi.
  2. Penerapan strategi meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan organisasi, memotovasi anggota dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.
  3. Evaluasi/Kontrol strategi, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.
Adapun manfaat dari manajemen strategik  yang dimana manajemen strategik sebagai suatu kerangka kerja (frame work) untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam organisasi terutama berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategik.
2.2   PENGUATAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH
A.    Pengertian inovasi
Ada beberapa pengertian inovasi yang sering dipakai untuk menerangkan makna inovasi yang sesungguhnya. Inovasi menurut Solution Change Indonesia adalah :
1.      Inovasi adalah mengenai orang untuk melakukan sebuah pembaharuan atau penemuan baru dan hal tersebut dapat datang dari individu atau sekelompok orang dan jarang sekali dari suatu institusi;
2.      Inovasi membutuhkan sumber yang menjadi inspirasi dari model/contoh yang telah ada dan di buat dan ditingkatkan fungsinya;
3.      Untuk pemerintahan, karena inovasi memberikan perbedaan dalam melakukan inovasi terhadap norma-norma dan praktik-praktik administratif yang sudah ada, melakukan suatu inovasi memerlukan dukungan bagi orang – orang yang tertarik akan hal – hal berkaitan dengan resiko.


B.     Tujuan dan Manfaat Inovasi Daerah
Adapun tujuan dan manfaat inovasi daerah adalah :
1.      Peningkatan daya saing daerah;
2.      Peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah;
3.      Terwujudnya layanan bagi masyarakat daerah yang semakin baik;
4.      Terwujudnya good governance;
5.      Penguatan kelembagaan pemerintah daerah;
6.      Terjaganya kearifan lokal.

C.    Karakteristik Inovasi
Suatu inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi jika memiliki karakteristik tertentu yang menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sebuah inovasi. Karakteristik inovasi menurut Jat Jat Wirijadinata adalah sebagai berikut :
1.      Keuntungan relatif dalam bidang ekonomi, faktor prestise sosial, kenyamanan dan kepuasan;
2.      Ketahanan dan kekuatan, yaitu tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang konsisten dengan nilai yang ada, pengalaman – pengalaman masa lalu, dan kebutuhan akan para pengguna yang potensial;
3.      Kompleksitas, yaitu tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang sulit untuk dimengerti dan digunakan;
4.      Daya Uji Coba, yaitu tingkat dimana inovasi dalam batas tertentu dapat diujicobaka;
5.      Observabilitas, yaitu tingkat dimana hasil-hasil inovasi dapat dilihat oleh pihak lain.

2.3  PENTINGNYA MANAJEMEN STRATEGI BAGI INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi instansi pemerintah daerah, yaitu:
  1. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju.
  2. Membantu instansi pemerintahan daerah beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.
  3. Membuat suatu instansi pemerintahan di daerah menjadi lebih aktif.
  4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu instansi pemerintahan daerah dalam lingkungan yang semakin beresiko.
  5. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi.
  6. Keengganan untuk berubah dari pegawai lama dapat dikurangi.
  7. Keterlibatan pegawai dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi instansi dalam meningkatkan inovasi di daerah.
  8. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan instansi yang berada di daerah tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang.
2.4 PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGUATAN INOVASI DAERAH
Beberapa prinsip dalam penyusunan/pengembangan strategi inovasi daerah, yaitu :
1.      Berpikir strategis dan sistematis dengan kerangka jangka panjang
Berpikir strategis mencerminkan kesadaran tentang posisi diri saat kini dan tujuan yang paling penting untuk dicapai (dalam konteks sistem inovasi daerah), serta cara utama mencapainya. Mengembangkan sistem inovasi daerah membutuhkan kerangka komprehensif dengan tujuan pokok yang terarah. Cara pandang sempit yang terlampau cenderung membawa pada tindakan parsial dan sering membawa para pihak terjebak pada detail yang menghambat potensi kolaborasi, keserentakan dan keterpaduan pencapaian tujuan bersama yang lebih besar. Namun kesemuanya membutuhkan waktu, tidak dapat serta-merta diwujudkan. Di sisi lain patut diwaspadai, bahwa orientasi jangka pendek yang terlalu mendominasi, biasanya akan menyisihkan langkah-langkah penting yang sangat boleh jadi pengaruhnya/dampaknya yang signifikan akan didapatkan dalam waktu lebih lama.

2.      Strategi Inovasi Daerah Menjadi Agenda Prioritas Daerah Dan Bagian Integral Dari Strategi Pembangunan Daerah.
Penetapan demikian merupakan salah satu, tetapi bukan satu-satunya, indikasi komitmen daerah dalam pengembangan sistem inovasi dan peningkatan daya saing daerah. Upaya berbagai negara tak saja sebatas pada penetapan prioritas dan keterpaduan sistem inovasi dalam pembangunan (nasional dan daerahnya), tetapi lebih dari itu melakukan refomasi dalam sistem pemerintahannya secara terus-menerus.
Pengembangan sistem inovasi tidak seharusnya menciptakan (atau setidaknya menimbulkan kesan) elitisme atau eksklusivitas kalangan iptek atau bahkan pendikotomian iptek-ekonomi,tetapi justru mendorong hubungan timbal-balik produktif dengan dunia usaha dan masyarakat umum. Salah satu prasyarat penting dalam membangun pengaruh perubahan paradigma tentang sistem inovasi (dan daya saing pada umumnya) adalah kesadaran bahwa hal ini merupakan agenda penting bagi daerah, bukan semata bagi sekelompok kalangan intelektual tertentu saja.

3.      Berfokus Pada Potensi Terbaik Setempat Dan Terbuka Pada Gagasan-Gagasan Kreatif yang Bermanfaat Bagi Kemajuan Daerah
Setiap daerah perlu mengembangkan strategi inovasinya sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Walaupun akan memiliki banyak kesamaan/keserupaan, setiap daerah akan memiliki keunikan masing-masing. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi terbaik setempat merupakan hal yang perlu terus dilakukan oleh masing-masing daerah, karena inilah yang semestinya menjadi tumpuan dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing di daerah. Langkah strategis yang rasional dan inovatif tidak dapat mengabaikan hal ini.
Sikap dan tindakan terhadap kondisi apa adanya dan serba tergesa dalam keinginan jangka pendek sering menghambat semangat dan proses pemajuan daerah. Keterbatasan/kelemahan yang dimiliki perlu terus diperbaiki. Termasuk kelemahan data tentang potensi daerah itu sendiri.
Keterbukaan terhadap gagasan-gagasan kreatif yang berpotensi bermanfaat bagi kemajuan daerah perlu terus dikembangkan. Berstrategi, bukan semata menerapkan pengetahuan tentang strategi, tetapi juga ”seni-kreativitas” yang membutuhkan keterbukaan (tidak apriori)terhadap hal-hal baru yang lebih baik, dan kreativitas berpikir, bersikap dan bertindak lebih baik.

4.      Proses Partisipatif Dalam Membangun Konsensus Dan Formulasi Kebijakan Serta Rencana Tindakan
Pengembangan sistem inovasi dan daya saing adalah sebuah proses panjang dan langkah-langkah yang ditempuh perlu disesuaikan dengan beragam pertimbangan, termasuk kesiapan para aktornya. Perjalanan panjang ini juga merupakan proses pembelajaran bagi para pihak, termasuk dalam hubungan timbal-balik antara pembuat kebijakan dengan pelaku bisnis, masyarakat dan para pemangku kepentingan kunci lainnya. Karena itu, proses partisipatif dinilai lebih sesuai bukan saja karena meningkatkan peluang akseptabilitas kebijakan pemerintah dan langkah-langkah bersama yang disepakati, tetapi juga penting sebagai proses pembelajaran untuk secara terus-menerus membangun/meningkatkan kemampuan para pihak dan kapasitasnya (secara sendiri-sendiri maupun bersama) untuk bertindak.

5.      Berorientasi Pada Tindakan Dengan Pola Yang Paling Sesuai Dan Dilakukan Secara Bertahap
Tak akan pernah ada strategi yang sempurna yang sekaligus terbentuk, bahkan jika disusun oleh suatu tim yang dianggap paling ahli sekalipun. Berstrategi yang baik pada intinya adalah berstrategi untuk mampu bertindak secara kongkrit mewujudkan tujuan. Karena itu, dokumen strategi harus menjadi dokumen acuan untuk bertindak secara lebih terencana, bertahap dan berkelanjutan.

6.      Menetapkan Tujuan Yang Jelas Dan Capaian Yang Rasional, Termasuk Prakarsa/ Langkah-Langkah segera Yang Penting Untuk Memelihara Momentum
Pernyataan strategis (strategic statement) biasanya memuat harapan/impian keadaan ideal yang dicita-citakan (visi) dan peran-peran atau agenda tugas penting yang masih umum (misi). Proses pragmatisasi perlu dilakukan agar kesemuanya dapat diimplementasikan secara lebih operasional. Penjabaran tujuan, capaian, dan langkah-langkah pragmatis perlu dilakukan agar setiap pihak memahami dan dapat menjalankan peran kongkrit masing-masing. Ini juga penting agar setiap pihak melaksanakan sesuai dengan kompetensinya dan bahkan terus-menerus mengembangkannya.
Prakarsa tertentu yang lebih bersifat segera sering memiliki nilai strategis terutama biasanya untuk mengawali terjadinya perubahan penting dan signifikan serta memelihara momentum proses perubahan tersebut.

7.      Mengembangkan Sistem Pemantauan, Evaluasi Dan Proses Perbaikan Sebagai        Bagian Integral dari Pembelajaran Strategi Dan Kebijakan Inovasi
Sebagaimana disampaikan berulang kali, pengembangan sistem inovasi adalah proses pembelajaran, termasuk dalam proses kebijakannya. Karena itu, sebaiknya system pemantauan, evaluasi dan proses perbaikan dirancang sebagai bagian integral dari strategi dan kebijakan inovasi daerah. Hal ini juga perlu mengintegrasikan pembelajaran yang dapat diperoleh dari pihak lain, dengan berbagai cara (benchmarking, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pertukaran informasi dan praktik baik, dan lainnya).

8.      Tanggap Terhadap Kemungkinkan Perubahan Dan Fleksibel Untuk Melakukan      Perbaikan Yang Diperlukan Serta Konsisten Untuk Melakukan Perbaikan Terus-Menerus
Tidak ada strategi/rencana yang sempurna. Demikian halnya dengan strategi inovasi daerah. Dokumen strategi inovasi daerah harus menjadi dokumen hidup (living document) yang senantiasa ditinjau dan diperbaiki. Pembangunan itu sendiri merupakan proses dinamis. Karena itu, paradigma strategi dan kebijakan pengembangan sistem inovasi sebaiknya lebih berfokus pada upaya mengembangkan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan dan mengantisipasi kemungkinan perubahan.

2.5 POKOK-POKOK STRATEGI INOVASI DAERAH
Sistem inovasi daerah dapat dikembangkan/diperkuat dengan potensi yang dimiliki, yaitu berupa ”fisik” seperti sumber daya alam (termasuk keanekaragaman hayati), kesuburan tanah, keindahan alam, nilai kultural historis dan/atau religi, SDM, dan lainnya. Inilah yang perlu digali oleh setiap daerah. Sejauh ini, masih banyak sebenarnya daerah yang bahkan belum memiliki data potensi setempatnya. Upaya mengembangkan keunggulan yang khas, dan bukan sekedar mengandalkan melimpahnya sumber daya alam atau murahnya tenaga kerja tidak terampil, perlu menjadi agenda utama  dalam membangun sistem inovasi daerah. Setiap daerah perlu merumuskan visi sebagai gambaran kondisi ideal bagi daerahnya masing-masing (yang hendak diwujudkan) dalam konteks sistem inovasi daerah (dan/atau peningkatan dayasaing). Berdasarkan visi inilah pemerintah daerah dan/atau bersama para pemangku kepentingan merumuskan ”tugas” pokok yang perlu diemban sebagai pencerminan amanah dari masyarakat (parapemangku kepentingan) untuk mewujudkan visi tersebut.
1.      Mendorong Investasi Dan Langkah Pengembangan/Penguatan Sistem Pengetahuan/Inovasi Yang Terarah Di Daerah
Pengembangan strategi inovasi pada dasarnya adalah untuk menjadi acuan berinvestasi dan langkah pengembangan/penguatan sistem pengetahuan/inovasi yang terarah di daerah, yang selaras dengan dan bagian terpadu dari strategi pembangunan daerah dan mendorong perbaikan terus-menerus sesuai perkembangan. Investasi dan upaya tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan kelompok masyarakat lain di daerah, dan lembaga-lembaga non pemerintah (termasuk lembaga internasional) atau pihak lain dari luar daerah yang bersangkutan. Karena daerah pada umumnya belum memiliki kerangka atau strategi yang dapat dijadikan acuan, sulit mengarahkan/mendorong investasi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak secara terkoordinasi dan terpadu sehingga mendorong sinergi positif. Dalam keadaan demikian, daerah biasanya lebih berperan sebagai ”obyek” dari, dan seakan dalam posisi untuk bersikap ”menerima” saja beragam upaya/program banyak pihak dari luar daerah yang bersangkutan. Kepemimpinan daerah dalam situasi demikian sangat penting. Strategi inovasi daerah (ataupeningkatan daya saing daerah) dapat membantu proses perbaikan kepemimpinan para pihak (terutama pembuat kebijakan) di daerah. 
2.      Mendorong peningkatan pengembangan, pemanfaatan penyebarluasan pengetahuan dan inovasi dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non-bisnis di daerah
Sistem inovasi tidaklah bersifat eksklusif bagi sekelompok elit tertentu, tetapi berlaku bagi segenap komponen masyarakat dan pemerintahan daerah. Mendorong perkembangan pengetahuan/inovasi (dari luar maupun yang berkembang di masyarakat) dan perusahaan baru/pemula yang inovatif, memperbaiki (meng-upgrade) aktivitas bisnis tradisional, termasuk UKM, serta meningkatkan investasi dan talenta di daerah adalah agenda yang sangat penting.
Demikian halnya dengan inovasi dan proses pembelajaran di kalangan pemerintahan. Muatan ini juga mempunyai arti pentingnya pengembangan interaksi dan keterkaitan/jaringan antar pihak dalam konteks sistem inovasi daerah. Selain itu, mengembangkan sistem inovasi daerah memiliki makna dan hubungan timbal-balik yang sangat mendasar dengan menumbuhkembangkan budaya inovasi dan kewirausahaan di daerah. Pemajuan ekonomi daerah tak dapat mengabaikan modernisasi ”sumber-sumber” utama bagi perkembangan bisnis dan keterkaitan yang saling menguntungkan dan memperkuat satu dengan lainnya.

3.      Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik bagi system inovasi daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang paling sesuai bagi daerah
Daerah perlu mengembangkan upaya-upaya dalam rangka menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik bagi sistem inovasi daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang paling sesuai bagi daerah. Ini memiliki makna antara lain bahwa mengembangkan sistem inovasi daerah membutuhkan kerja lebih keras dan cerdas semua pihak. Strategi inovasi daerah diperlukan untuk membangun/memperkuat perbaikan signifikan bagi masyarakat di daerah dan citra daerah.
4.      Meningkatkan efektivitas dan efisiensi inovasi di daerah
Setiap daerah perlu secara proaktif menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik setempat dan jaringan yang luas untuk mendukung aktivitas inovasi di daerahnya. Kelemahan-kelemahan perlu diatasi sendiri, namun ini tidak perlu diartikan harus serba dilakukan sendiri semuanya oleh daerah.
Pengembangan/penguatan organisasi dan pengorganisasian yang relevan, perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Ini pada dasarnya berlaku bagi reformasi organisasi perangkat daerah. Dalam penadbiran inovasi daerah, ini lebih terkait dengan adanya organisasi dan pengorganisasian yang diperlukan yang berfungsi dengan efektif dan efisien dalam/bagi sistem inovasi daerah. Tidak ada daerah yang serba mampu untuk membangun segala hal secara sekaligus. Karena itu, muatan ini juga mempunyai arti bahwa dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi daerah perlu menetapkan prioritas dan arah kebijakan, serta peningkatan koordinasi dan koherensi kebijakan dan program di daerah,
Beberapa kriteria yang umumnya dipertimbangkan dalam penetapan prioritas antara lain adalah:
1.      Dampaknya bagi perekonomian daerah (misalnya signifikansinya dalam ekonomi,penyerapan tenaga kerja, ukuran pasar daerah);
2.      Dukungan faktor lokal: termasuk misalnya keunggulan ketersediaan bahan baku yang memadai dan kompetitif, keunggulan khusus yang tak tergantikan dan potensi keunggulan khas lokasional lainnya;
3.      Perannya dalam pemajuan ”sektor” ekonomi yang luas di daerah;
4.      Dimensi global: prospek peran daerah dalam konteks pasar global.

5.      Mengembangkan dan memperbaiki iklim daerah dan kerangka beserta instrument kebijakan inovasi daerah sesuai dengan urgensi, perkembangan dan kemampuan daerah, serta kesinkronan dengan kebijakan nasional
Dalam hal ini, pentingnya pembelajaran kebijakan, dan upaya bersama untuk meningkatkan adaptabilitas, fleksibilitas dan ketanggapan (responsivitas) sistem inovasi daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kontekstual yang relevan bagi daerah.
Beberapa hal penting yang harus ditekankan disini terutama adalah:
1.      Menempatkan kebijakan inovasi sebagai salah satu prioritas dan bagian integral dari kebijakan daerah, dan mengembangkan :
a.       Kerangka kebijakan inovasi daerah;
b.      Koherensi pengembangan sistem inovasi daerah (SID) sejalan dengan pengembangan struktur dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah;
c.       Koherensi kebijakan dan kelembagaan SID yang selaras dan saling memperkuat dengan kebijakan dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah;
d.      Koherensi kebijakan inovasi daerah dengan kebijakan inovasi nasional
2.      Mengembangkan instrument-instrumen kebijakan inovasi daerah secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan potensi terbaik daerah, yaitu :
a.       Peningkatan intensitas pembelajaran: jaringan dan interaksi dalam dan antar daerah, nasional, regional dan internasional;
b.      Investasi dalam pengetahuan/teknologi/inovasi (termasuk litbang) di sektor pemerintah, swasta, dan non-pemerintah lain di daerah;
c.       Mendorong inovasi oleh swasta;
d.      Penentuan selektif program/aktivitas inovasi daerah sesuai dengan potensi terbaikdaerah
3.      Pemutakhiran kerangka dan instrument kebijakan inovasi daerah sejalan dengan perkembangan.

CONTOH INOVASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Inovasi yang diterapkan oleh kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik yang merupakan hasil dari manajemen strategi yang dibuatnya yaitu dengan mengoptimalkan penerapan e-goverment pada setiap pelayanan. Definisi dari E-goverment merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan. Dengan adanya e-governance masyarakat tidak lagi direpotkan dengan persoalan harus mendatangi satu kantor pemerintahan ke kantor pemerintahan yang lain dalam mengurus sesuatu. Dampak positif lainnya pemerintah lebih produktif dan efisien serta responsif terhadap kebutuhan publik, lebih cepat melayani, dapat memotong jalur birokrasi, dan menjadi lebih terbuka.
Pelayanan  publik  harus  mendapatkan  perhatian  yang  serius  oleh  pemerintah daerah, karena kinerja pelayanan publik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan pelayanan publik yang berkinerja tinggi akan memungkinkan peningkatan akses masyarakat - khususnya masyarakat miskin - terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Demikian pula, pelayanan yang berkualitas akan dapat mendorong lancarnya roda perekonomian di daerah, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Kota Bandung Sendiri menggunakan pelayanan yang berbasis pada e-goverment yang sangatlah sederhana dan dapat diakses oleh usia muda maupun usia tua sekalipun, yakni dengan menggunkan sosial media sebagai sarana pelayanannya, tidak kebanyakan daerah lain yang menggunakan website sebagai bentuk akses informasi daerahnya atau pun sebagai pelayanannya, karena menurut pemerintah kota Bandung sendiri menggunakan website jauh lebih banyak mengeluarkan dana akan tetapi akses yang dilakukan masyarakatnya kurang. Kota bandung sendiri memanfaatkan berbagai sosial media sebagai salah satu strategi yang efektif dan efisien untuk mengetahui keluhan yang dirasakan masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai peningkat kesejahteraannya.
Dengan di terapkannya egovernment sebagai penerapan IT pada pemerintahan yang bertujuan untuk membuat proses kerja dalam pemerintahan menjadi lebih sederhana, lebih akurat, responsive dan membentuk pemerintahan yang transparan. Dengan
E – Government memungkinkan masyarakat luas dapat mengakses semua informasi pemerintah dan layanan melalui sebuah website
/sosial media yang di kelola oleh bagian pemerintahan. Keuntungan operasional dan implementasi E – Government bagi pemerintahan dan perusahaan sektor public seperti pengurangan penggunaan kertas, menyediakan layanan yang tersedia untuk pelanggan, mengurangi waktu respond dan mengurangi kesalahan dalam pelayanan E – Government untuk masyarakat.
Ada pun kaitannya  manajemen strategi diterapkan dalam pemerintahan salah satu kebijakan pemerintah yang dapat diajukan sebagai bukti pentingnya manajemen strategi dalam lingkungan pemerintahan adalah Keputusan Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dengan demikian hal ini dapat dijadikan contoh konkret dalam memaknai peran manajemen strategi dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam surat Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi pengembangan E-Government dalam rangka tersedianya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, memuaskan dan merata.
Sumber: laporan per 15 maret-facebookIDRidwanKamilUntukBandung-16 Maret 13:03
Dari hasil laporan yang tertera pada gambar tersebut menunjukan bahwa jumlah total komlpain warga bandung sekitar 7,025 dan yang terselesaikan mencapai 89% , dengan adanya hasil ini maka manajemen strategi yang dilakukan oleh kota Bandung berjalan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan e-goverment dalam bentuk sosial media. Jadi pejabat daerah bisa mengetahui siklus perkembangan daerahnya tanpa harus belusukan langsung dengan masyarakatnya, itu akan sangat efisien dibandingkan dengan seorang pejabat yang harus terjun langsung berhadapan atau tatap muka dengan masyarakatnya, dengan mengetahui keadaan masyarakat lewat sosial media dan pantauan dari dinas-dinas yang terkait dan berkerjasama dengan pemerintah daerah maka target dari rencana yang dibuat bisa dengan cepat terselesaikan, hal ini merupakan inovasi terbaru yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar kondisi daerahnya terpantai dan malasalah yang ada didaerahnya pun dapat terselesaikan.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Suatu inovasi secara umum memiliki kekhususan dalam pelaksanaan dan kisah sukses dari penerapan suatu daerah, adaptasi dan menyesuaikan suatu inovasi dengan keadaan daerah merupakan hal yang penting untuk menentukan suatu kesuksesan. Inovasi dalam manajemen strategik akan sangat berpengaruh salah satunya yaitu kepada pelayanan.
Dalam melakukan inovasi daerah harus memperhatikan Prinsip-prinsip berikut, yaitu :
1.      berpikir strategis dan sistematis dengan kerangka jangka panjang;
2.      strategi inovasi daerah menjadi agenda prioritas daerah dan bagian integral dari strategi pembangunan daerah;
3.      berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada gagasan-gagasan kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah;
4.      proses partisipatif  dalam membangun konsensus dan formulasi kebijakan serta rencana tindakan;
5.      berorientasi pada tindakan dengan pola yang paling sesuai dan dilakukan secara bertahap;
6.      menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional, termasuk prakarsa/langkah-langkah segera yang penting untuk memelihara momentum;
7.      mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan proses perbaikan sebagai bagian integral dari pembelajaran strategi dan kebijakan inovasi;
8.      tanggap terhadap kemungkinkan perubahan dan fleksibel untuk melakukanperbaikan yang diperlukan serta konsisten untuk melakukan perbaikan terus-menerus.
Adapun pokok-pokok strategi inovasi daerah, yaitu :

1.      Mendorong investasi dan langkah pengembangan/penguatan sistem pengetahuan/inovasi yang terarah di daerah;
2.      Mendorong peningkatan pengembangan, pemanfaatan penyebarluasan pengetahuan dan inovasi dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non-bisnis di daerah;
3.      Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik bagi system inovasi daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang paling sesuai bagi daerah;
4.      Meningkatkan efektivitas dan efisiensi inovasi di daerah;
5.      Mengembangkan dan memperbaiki iklim daerah dan kerangka beserta instrument kebijakan inovasi daerah sesuai dengan urgensi, perkembangan dan kemampuan daerah, serta kesinkronan dengan kebijakan nasional.
Seperti contoh yang di lakukan oleh kota Bandung yang berinovasi menggunakan e-goverment sebagai pelayanan yang berkelanjutan, dalam melakukan e-goverment terlebih dahulu mengetahui kondisi atau keadaan pada masyarakatnya, dan itu dilakukan oleh kota Bandung, dikarenakan kota Bandung sangat aktif dalam sosial medianya baik itu anak muda maupun orang tua, maka pemerintah kota Bandung berinovasi untuk melakukan pelayanan yang diterapkan dalam sosial media














DAFTAR PUSTAKA

Siagian, Sondang. 2007. Manajemen Strategik. Jakarta : bumi Aksara
Tatang A. Taufik. 2005. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah; Perspektif kebijakan. Jakarta : BPPT
http://isma-ismi.com/manajemen-strategik.html, diakses pada hari Senin, 6 April 2015 jam 10.35
https://www.scribd.com/doc/4949276/Bab-8-Strategi-Inovasi-Daerah,  diakses pada hari Senin, 6 April 2015 jam 17.55


0 komentar:

Post a Comment

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Powered by Blogger.

TUGAS KULIAH, MAKALAH, ADMINISTRASI PUBLIK, KEBIJAKAN, MANAGEMEN, KEPEMIMPINAN, ORGANISASI DAN KEAG

Blogger templates

Blogroll