PERBANDINGAN / PERBEDAAN ADMINISTRASI NEGARA (PUBLIK) DENGAN ADMINISTRASI PERUSAHAAN (BISNIS)

BAB I

PENDAHULUAN

Substansi dari topic makalah yang kami buat adalah dilihat dari tujuan dan kegunaan masalah dalam topic ini. Disini tertulis bahwa perbedaan antara Administrasi Negara dengan Administrasi Perusahaan Negara adalah berdasarkan motif dan criteria bertindak diantara keduanya. Sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Negara, seringsekali ditemukan kesalahan persepsi dalam administrasi perusahaan antara kedua subjek tersebut. Untuk itu, kami menjabarkan apa yang membedakan antara Administrasi Negara dengan Administrasi Usaha Negara sehingga kekeliruan yang banyak terjadi akhir-akhir ini terkait dengan penerapan pengetahuan kami di bidang administrasi dapat diminimalisir.

Ilmu Administrasi Perusahaan sering disandingkan dengan Manajemen Perusahaan dan atau Administrasi Niaga dan atau Manajemen Bisnis.  Pada dasarnya ketiga ilmu tersebut memiliki perbedaan dimana tujuan dari Administrasi Bisnis adalah memperoleh laba, sedangkan istilah niaga sering diartikan sebagai dagang atau perdagangan atau producing and selling atau buying and selling. Pada hakikatnya administrasi perusahaan meliputi segenap usaha baik berdagang maupun usaha produksi atau pemberian jasa. 

            Metode pembahasan topic yang kami gunakan adalah melalui kajian pustaka,  dan browsing internet.

            Harapan yang di capai dalam topik adalah menyeimbangkan fungsi administrasi Negara dan administrasi perusahaan, sehingga baik secara de facto maupun de jure tidak membawa pengaruh negative satu sama lain.

BAB II

DIANTARA ADMINISTRASI NEGARA DAN ADMINISTRASI PERUSAHAAN

2.1 Definisi Administrasi Negara dan Administrasi Perusahaan

2.1.1 Definisi Administrasi Negara

Beberapa definisi Administrasi Negara Menurut para ahli:

1.      P Sondang Siagian

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.[1]

2.      Pffifner dan Presthus

·         Administrasi Negara mmeliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

·         Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pmerintah.

·         Administtrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaaksanaan pemerintah, pengarahan kecapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

3.      Edward H.Litchfield

Adminstrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam bada pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakan, dan dipimpin.[2]

4.      Dimock dan Dimock

Administrasi Negara merupakan bagian dari administrai umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari keluarga hingga Perserikatan Bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan. [3]

2.1.2 Definisi Administrasi Perusahaan

Definisi Secara bahasa, pengertian administrasi perusahaan dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian secara sempit dan luas, arti secara sempit yaitu kegiatan yang dilakukan berupa mencatat, mendukung dan menyimpan data mengenai kegiatan perusahaan, sedangkan arti secara luas adalah kegiatan merencanakan, menyediakan, mengatur, menerapkan dan mengawasi kegiatan perusahaan oleh manajemen sebagai pelaku kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Yang menjadi perbedaan dari adminstrasi perusahaan dan administrasi Negara adalah tujuan yang dinilikinya, begitu pula dalam kegiatannya administrasi perusahaan mengurusi kegiatan perusahaan sedangkan administrasi Negara mengurusi kegiatan Negara dalam hal melaksanakan kebijakn-kebijakn Negara.

2.2 Perkembangan Definisi Aministrasi Negara dan Administrasi Perusahaan

Motif	Administrasi Negara	Administrasi Perusahaan Negara
Equlity (keadilan)	Sesuatu yang inherent bagi Administrasi Negara adalah pemerataan atas dasar kemanusiaan dan social. Keadilan secara otomatis akan dilakukan oleh Negara. Misalnya, pelayanan medis, bantuan bencana alam, pendidikan gratis, kelonggaran pajak karena puso.	Perusahaan Negara tidak perlu memberikan pengorbanan demi terciptanya pemerataan bagikonsumen; kalau pemetrataan itu perlu dilakukan namun tetap atas pertimbangan ekonomi. Kebijakan perusahaan Negara tidak dapat dikuasai semata-mata atas pertimbangan etis dan nilai-nilai social. Misalnya, penyediaan aliran listrik dan telepon harus merata bagi setiap penduduk di Indonesia. Tetapi, pemerataan itu tidak dapat dilepaskan pertimbangan provit.
Equality (persamaan keseimbangan)	Administrasi memiliki suatu standar maksimum bahwa semua warga Negara adalah sama di mata hukum (pemberian jasa, peradilan dan kepolisian; keamanan dan ketertiban).	Tidak ada produk yang dihasilkan oleh perusahaan Negara yang eligible (cocok, memenuhi syarat) bagi semua orang tanpa rujukan kepada harga perusahaan Negara dapat menetapkan harga yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda pula. Misalnya, tarif dasar listrik untuk rumah tangga berbeda dengan perusahaan. Setiap konsumen harus membayar tiket kereta api kalau mau naik kereta api.
Maksimum coverage (cangkupan maksimum)	a.      Administrasi Negara berusaha memperluas pemberian jasa (sanitasi, jasapos, dan keamanan ketertiban) b.  Administrasi Negara mempunyai kecenderungan untuk memperluas jasa dalam arti wilayah dan jumlah orang. Pemerintah melindungi danmemberikan rasa aman tertib kepada setiap orang diseluruh Indonesia.	a.    Efisiensi usaha dan keuntungan perusahaan Negara jauh lebih penting daripada memperbanyak konsumen atau memperluas pasar. b.   Bagi perusahaan Negara, walaupun mendapat keinginan untuk meningkatkan output maka peningkatan output itu tidak selalu berarti perubahanjumlah konsumen dan wilayah pemasaran. Perusahaan Negara seperti halnya perusahaan swasta lebih cenderung meraih keuntungan daripada memperluas output yang dapat mengurangi keuntungan.
Adherence to Prefixed Ceilings (merujuk pada batas pengeluaran yang ditentukan sebelumnya)	a.     Administrasi Negara melaksanakan kegiatannya dengan ceinling (plafon) pengeluaran yang ketat. Misalnya pengeluaran rumah sakit ditentukan berdasarkan tempat tidur yang tersedia dan penggunaan obat-obatan. b.     Bagi Administrasi Negara modifikasi anggaran sukar dilakukan, karena akan dapat membawa dampak kepada instansi-instansi lain. Meskipun demikian, sekarang perubahan anggaran dimungkinkan setelah mendapat persetujuan legislative.	a.    Perusahaan Negara memiliki fleksibilitas anggaran dan mampu melakukan balancing terhadap pendapatandan pengeluaran. b.    Perusahaan Negara mempunyai fleksibilitas anggaran yang memadai.

Kategori	Administrasi Negara	Administrasi Perusahaan Negara
Kriteria Bertindak	1.   Tindakan admiinistrasi Negara mengandung bias karena criteria etis dan sosial. 2.      Kriteria pilihan dalam administrasi Negara diwarnai pertimbangan nilai (nilaimasyarakat).	1.    Tindakan perusahaan Negara lebih objektif karena menggunakan pendekaan ekonomi. 2.    Para pelaku mempunyai gerak yang lebih luas untuk berinisiatif, karena keputusan-keputusan yang diambil dapat diverifikasi dengan tujuan-tujuan yang tidak bersifat politis.
Public Interest	Segala tindakan terkait erat dengan kepentingan umum.	Bagi perushaan Negara yang tergolong departemental undertaking, kepentingan umum dapat terlihat secara langsung. Akan tetappi bagi perusahaan Negara yang tergolong kedalam nondepartemental undertaking kepentingan umum tidak terkait langsung. Karena adanya privatisasi perusahaan Negara maka kepentingan umum jadi tidak terkait langsung.
Organisasi	Pembentukan organisasi, strukturnya dapat didasarkan pada replica yang sudah ada. Strukur ini biasanya ditentukan oleh peraturan perundanan-undangan. Departemen-departemen pemerintah demikian terorganisasikan sehingga kebjakan mentri dapat diterjemahkan secara otomatis kedalam praktek, berbeda dengan perusahaan Negara yang memiliki otonom maka sifat otomatis ini tidak berjalan	Pola organisasi perusahaan Negara banyak ditentkan oleh lingkungan kerjanya dengan mengemukakan berbagai permasalahan berikut: apakah organisasi perusahaan Negara itu bersifat monolitik atau terdiri dari satuan-satuan organisasi yang independen? Kalau satuan-satuan organisasi itu independen, apakah pada puncak struktur perlu ada unifikasi? Apakah fungsi yang dapat diberikan pada puncak struktur? Apakah organisasi perusahaan Negara perludi bagi secara regional atau fungsional? Apakah saluran koordianasi formal dan informal yang perlu dibangun bagi satuan-satuan organisasi yang dibagi menurut sub-sub sector industri?
Audit	Audit terhadap departemen atau dinas lebih ditekankan terhadap batas-batas anggaran dan bonafiditas rutin pada setiap tindakan pengeluaran.	Bagi perusahaan Negara terdapat aspek-aspek lain yang diaudit, mislnya economic propriety suatu pengeluaran yang dalam hal ini ditentukan satu jalur pengeluaran kemudian hasil yang diperoleh dianalisa. Tugas auditor disini melihat hubungan antara pengeluaran dengan pendapatan
Staffing	Precenden lebih dipentingakan ketimbang inisiatif. Tindakan departemen yang satu harus serasi dengan departemen lain maka kesempatan untuk mengembangkan ide-ide sendiri menjadi terbatas. Petunjuk pemimpin selalu terbuka. Mutasi persoil dari satu departmen ke departemen lainnya tidak mempunyai dampak pada efeisiensi.	Efesinsi perusahaan Negara menuntut penenmpatan personil yang berbeda-beda. Berbagai situasi komersial memerlukan beraneka ragamkeputusan sehingga menunut fleksibilitas perilaku sangat dibutuhkan pada setiap tingkatan manjemen yang selanjutnya membawa akibat pada pengadaan personil, pemindahan, promosi, dan imbalan yang sama sekali berbeda dari apa yang terdapat dalam administrasi Negara.

2.3 Dimensi Administrasi Negara

          

1.      Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. proses tersebut dapat dianologikan dengan sistem kerja otak manusia dengan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.

2.       Dimensi Organisasi

Berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang meliputi pembentuk unit. Pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik). Penetapan prosedur aturan dan standar untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut dapat di umpamakan dengan sistim organ tubuh manusia, yang memiliki peran dan fungsi tersendiri. Dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah dari otak.

3.      Dimensi Manajemen

Menyangkut proses bagaimana kegiatan-kagiatan yang telah dirancang dapat di Implementasikan (digerakan, diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip tertentu.

4.      Dimensi Moral atau Etika

Menjadi salah satu dimensi yang terpenting dalam administrasi publik karena kegiatan administrasi publik berkenaan dengan maksud dan tujuan publik tertentu, diarahkan untuk memuaskan kepentingan atau kebahagiaan publik, dan dijalankan dengan kewajiban dan motif yang benar.

5.       Dimensi Lingkungan

Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam administrasi publik, sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik yaitu lingkungan. Baik bagaimana situasi lingkungan disini dapat dilihat dari sistim politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi atau mendikte administrasi publik. Karena itu kemampuan mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan menjadi sangat penting.

6.       Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Untuk apakah kebijakan, organisasi, manajemen, dan moral yang dijalankan secara profesional. Dan untuk apakah harus disesuaikan dengan lingkungan? Jawabnya terhadap pertanyaan tersebut berkenaan dengan tuntutan akuntabilitas yaitu bahwa dunia administrator yang telah dipercayakan sebagai pihak yang perbuatan dan keputusannya kepada publik seharusnya mereka layani dalam bentuk kerja. Dengan demikian dimensi terakhir dari administrasi publik adalah adimensi akuntabilitas kinerja. Dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi publik didalam suatu negara.

BAB II

Kesimpulan

Dari materi diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baik Administrasi Negara maupun Administrasi Perusahaan Negara sama-sama bertujuan untuk memuaskan konsumen. Namun, perbedaan diantara keduanya adalah dimana Administrasi Negara lebih menekankan pada bagaimana konsumen mencapai pemerataan dalam segi ekonomi, namun untuk Administrasi Perusahaan Negara tidak hanya mencapai pemerataan namun juga bagaimana memperoleh laba yang seimbang.

Administrasi Negara lebih bersifat formal dan subjektif, dimana Administrasi Negara berkiblat kaku pada peraturan perundang-undangan dan tidak mengacuhkan opini/pandangan publik dan terkadang bersifat politis. Sedangkan Administrasi Perusahaan Negara bersifat objektif dimana tidak berkiblat pada peraturan manapun (terkecuali peraturan perusahaan internal) tapi lebih ditekankan pada evaluasi praktik dilapangan.

---

[1] Prof. Dr. Sondang Siagian, Filsafat Administrasi (edisi revisi), Jakarta, Bumi Aksara, 2003, Hlm 7

[2] Dikutip dari buku Inu Kencana S, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, Hlm 31-32

[3] Dikutip dari buku Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara, Bandung, Pustaka Setia, 2012, Hlm 134